Apakah Alasan IDI Mau Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Corona Bersama Presiden Jokowi

 JAKARTA, KOMPAS.TV - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan kesiapannya menjadi bagian yang pertama disuntik vaksin corona (Covid-19).

Hal itu diakui Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih.

Menurut Daerng, sikap IDI untuk pertama disuntik vaksin Covid-19 guna mendukung program vaksinasi yang hendak dilakukan pemerintah. Selain itu juga untuk membangun kepercayaan publik.



           Ilustrasi vaksin corona (Covid-19). (Sumber: SHUTTERSTOCK/solarseven)





"IDI karena dianggap sebagai yang terdepan dalam bidang kesehatan, kami juga bersedia menjadi salah satu yang siap pertama dilakukan penyuntikan," ujar Daeng dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube PB IDI, Senin (14/12/2020).

"Dengan menjadi contoh dan role model seperti itu kami yakin akan lebih memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses vaksinasi," sambungnya.

Pasalnya, PB IDI melihat ajakan kepada masyarakat Indonesia tak cukup kuat jika hanya diimbau atau dijelaskan.

Namun, ajakan akan lebih efektif jika diberi contoh secara langsung oleh pemimpin, tokoh atau orang yang dianggap panutan.

"Jadi kami sangat bersyukur kalau semua pimpinan yang sudah dicontohkan oleh Pak Presiden mau dilakukan vaksinasi, termasuk IDI saya sebagai ketua, mau menjadi role model untuk pertama kali disuntik vaksin," tegas Daeng.

"Agar masyarakat secara cepat melihat contoh-contoh yang baik itu untuk meniru, dan tidak ragu lagi melakukan program vaksinasi yang kita lakukan," tambahnya .

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya siap menjadi orang yang pertama disuntik vaksin Covid-19.

Namun, hal itu akan dilakukannya apabila ada keputusan dari tim kesehatan.

Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, Jokowi meminta agar tak ada polemik jika keputusan tim kesehatan mengharuskan Kepala Negara disuntik vaksin pertama kali sebelum masyarakat.

"Ya kalau saya, nanti diputuskan bahwa (yang) pertama disuntik presiden, ya saya siap," ujar Jokowi menjawab pertanyaan Rosianna Silalahi dalam tayangan wawancara khusus bertajuk Jokowi Dikepung Kritik, di Kompas TV, beberapa waktu lalu.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Jokowi bersedia disuntikkan vaksin Covid-19 asalkan berbarengan dengan masyarakat yang menerima suntikan tersebut.

"Presiden kemarin bilang saya nanti disuntik ramai-ramai saja dengan rakyat," ujar Luhut dalam agenda virtual Shopee, Sabtu (12/12/2020).

Luhut meminta agar masyarakat tidak berpandangan negatif terhadap presiden.

Menurut Luhut, Jokowi memprioritaskan masyarakat terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

"Jadi jangan berburuk sangka, jauhkan itu buruk sangka. Pemerintah sekali lagi memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Kalau Presiden mau disuntik duluan hari ini juga bisa," kata Luhut.

"Tapi Presiden kan enggak mau, nanti dibilang mau presiden sendiri duluan atau melanggar aturan. Semua ingin secara tertib dibuat dalam aturan," sambung Luhut.

BERITA SELENGKAPNYA DI WEB  https://www.kompas.tv/article/130823/alasan-idi-mau-jadi-yang-pertama-disuntik-vaksin-corona-bersama-presiden-jokowi dan serta youtube.com/kompastv


Lokasi: Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Disampaikan Oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin , Pemkab Trenggalek Terus Dorong Inklusifitas Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Gambar
  Pemkab Trenggalek Terus Dorong Inklusifitas Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dunia saat ini berlomba-lomba untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dimana isu yang diangkat adalah no one left behind. Artinya tidak boleh ada satupun warga dunia yang tertinggal atau termarginalkan aksesnya. Hal itu disampaikan oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 di Pendapa Manggala Praja Nugraha, Kamis (17/12/2020). “Insyaallah, bersama DPRD kita akan menyetujui Raperda tentang pengarus utamaan gender, kalau kita berbicara gender itu tidak hanya relasi laki-laki dan perempuan tetapi juga relasi bagaimana mereka yang kelompok rentan itu juga memiliki akses yang sama,” Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin . “Memiliki akses yang sama bukan terus kemudian tidak dibedakan, menurut saya pelayanannya juga harus diberikan yang ekstra, contoh kalau saya tidak perlu ada bidang miring mungkin bias naik ke Pendapa, tapi bagi mereka yang deng...
Baca selengkapnya